URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Sumber : 

Peraturan Walikota Batu

Nomor 85 Tahun 2016

Tentang : 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Batu


A. Sekretariat

Tugas : 

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi :

a.

Pengelolaan dan pelayanan administrasi.

b.

Pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian.

c.

Pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi.

d.

Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil.

e.

Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan.

f.

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang pengelolaan kearsipan dinas.

g.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana.

h.

Pengelolaan administrasi keuangan.

i.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.


B. Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Tugas : 

Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang

pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial.

Fungsi :

a.

Perencanaan program bidang pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial.

b.

Perumusan rencana kerja dan anggaran bidangpemberdayaan bantuan dan jaminan sosial.

c.

Penyusunan standar operasional prosedur bidang pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial.

d.

Pengendalian data informasi bidangpelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial.

e.

Pelaksanaan kebijakan teknis dan perlindungan terhadap Anak Terlantar (Antar), Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Anak yang menjadi Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Trafficking, Kelompok Minoritas, Eks Napi, Korban Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), HIV/AIDS, Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis.

f.

Penyusunan pedoman penyelenggaraan terhadap Anak Terlantar (Antar), Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak Jalanan, Anak Dengan Kedisabilitasan, Anak yang menjadi Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Trafficking, Kelompok Minoritas, Eks Napi, Korban Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), HIV/AIDS, Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis.

g.

Pelaksanaan koordinasi dan perlindungan terhadap Anak Terlantar (Antar), Anak yang berhadapan dengan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Anak yang menjadi Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Trafficking, Kelompok Minoritas, Eks Napi, Korban Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), HIV/AIDS, Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis.

h.

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan Anak Terlantar (Antar), Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Anak yang Menjadi Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Rawan.Sosial Ekonomi, Korban Trafficking, Kelompok Minoritas, Eks Napi, Korban Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), HIV/AIDS, Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis.

i.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial.

j.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas.


C. Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial

Tugas : 

Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan

hlm 12 dari 18 hlm… bantuan dan jaminan sosial.

Fungsi :

a.

Perencanaan program bidang pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial.

b.

Perumusan rencana kerja dan anggaran bidangpemberdayaan bantuan dan jaminan sosial.

c.

Penyusunan standar operasional prosedur bidangpemberdayaan bantuan dan jaminan sosial.

d.

Pengendalian data informasi bidang pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial.

e.

Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial.

f.

Pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan partispasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan penanggulangan fakir miskin, keluarga rentan, komunitas terpencil, penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, Undian Gratis Berhadiah(UGB),dan pengumpulan dana sosial.

g.

Penyusunan pedoman penyelenggaraan partispasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan penanggulangan fakir miskin, keluarga rentan, komunitas terpencil, penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, Undian Gratis Berhadiah (UGB), pengumpulan dana sosial.

h.

Pelaksanaan koordinasi dan partispasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan penanggulangan fakir miskin, keluarga rentan, komunitas terpencil, penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, Undian Gratis Berhadiah (UGB), pengumpulan dana sosial.

i.

Pengawasan penyelenggaraan dan partispasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, bantuan dan jaminan (Hlm 13 dari 18 hlm) sosial, pemberdayaan dan penanggulangan fakir miskin, keluarga rentan, komunitas terpencil, penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, Undian gratis Berhadiah (UGB), pengumpulan dana sosial.

j.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan.

k.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.